Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia dapat diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi yang terjangkau. Dia optimis masalah sampah di berbagai kota di Tanah Air dapat teratasi dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun mendatang.
“Kita memiliki teknologi yang sudah ada, yang dirancang oleh kita sendiri untuk menangani masalah sampah, dan biayanya pun tidak terlalu mahal,” ungkap Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan saat rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan, Rabu lalu.
Dengan dukungan dari institusi pendidikan tinggi serta inovasi yang muncul dari dalam negeri, Presiden menekankan bahwa masalah sampah yang dihadapi di Indonesia dapat diatasi tanpa harus mengimpor teknologi mahal dari luar negeri.
“Dalam waktu dua sampai tiga tahun, kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sampah di seluruh Indonesia. Tidak akan ada lagi kota, jalan, atau area di Indonesia yang terpapar bau sampah,” tambahnya.
Presiden menegaskan bahwa penanganan isu sampah akan dilakukan secara menyeluruh, dari Sabang sampai Merauke. Pernyataan tersebut disambut dengan tepuk tangan meriah dari para peserta taklimat yang hadir.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengumpulkan sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta pejabat eselon I di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas kebijakan strategis.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait kebijakan pemerintah dan berbagai aspek penyelenggaraan negara yang harus diperhatikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Angga Raka Prabowo, menyampaikan bahwa pertemuan ini melibatkan pejabat hingga level eselon I agar seluruh kebijakan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik di semua lini pemerintahan.
“Bapak Presiden merasa penting untuk berkomunikasi langsung dengan seluruh eselon satu, karena kami merupakan satu kesatuan. Di setiap kementerian terdapat menteri, didukung oleh eselon satu dan jajaran di bawahnya,” jelas Angga.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik hingga tingkat teknis di seluruh struktur birokrasi.
➡️ Baca Juga: Kapolda Tegaskan Bali Aman Meski Ada Travel Warning dari Korsel
➡️ Baca Juga: Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah: Upaya Menjaga Keselamatan
