Kapitalisasi pasar modal Indonesia diproyeksikan mencapai Rp25 kuadriliun pada tahun 2031, yang setara dengan 80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Target ambisius ini mencerminkan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam sektor pasar modal Indonesia dalam dekade mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Hasan Fawzi, seorang calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat mengikuti fit and proper test di hadapan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2026.
“Untuk mencapai visi tersebut, kami telah menetapkan proyeksi kinerja strategis selama lima tahun ke depan hingga 2031, di mana kami menargetkan kapitalisasi pasar bisa mencapai Rp25.000 triliun, yang setara dengan 80 persen dari total PDB nasional,” ungkap Hasan.
Dalam kesempatan tersebut, Hasan juga menyampaikan visi, misi, dan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan integritas sektor pasar modal, keuangan derivatif, serta bursa karbon di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya reformasi integritas pasar modal sebagai landasan kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
“Integritas pasar modal adalah pilar utama yang harus dijaga agar stabilitas terjaga dan peran pasar sebagai mesin pembiayaan pembangunan nasional semakin kuat,” jelas Hasan.
Meskipun pasar modal mencatatkan kinerja yang positif, seperti peningkatan jumlah investor, nilai transaksi harian yang memecahkan rekor, dan pertumbuhan kapitalisasi pasar yang berkelanjutan, Hasan mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan struktural yang perlu diatasi.
Tantangan-tantangan tersebut meliputi praktik manipulasi harga, perdagangan terkoordinasi, penggunaan rekening nominee, serta rendahnya literasi investor. Semua masalah ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. “Sektor derivatif dan bursa karbon juga menghadapi kekurangan dalam produk dan partisipasi pelaku pasar,” tambahnya.
Sebagai langkah solutif, Hasan memperkenalkan kerangka strategis yang dinamakan “Integralitas”. Kerangka ini berfokus pada delapan rencana aksi reformasi integritas pasar yang dikelompokkan dalam lima klaster, yang mencakup integrasi, granularitas, likuiditas, transparansi, dan akuntabilitas.
Klaster-klaster ini mencakup penguatan koordinasi antar lembaga, pengembangan data kepemilikan saham dengan klasifikasi investor hingga 28 subtipe, peningkatan free float minimum menjadi 15 persen, pengungkapan informasi pemilik saham utama, dan penguatan tata kelola emiten serta persiapan untuk demutualisasi bursa.
Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah awal telah dimulai sejak Maret 2026. Ini termasuk publikasi struktur kepemilikan saham di atas 1 persen, penyempurnaan klasifikasi investor, dan pembentukan tim khusus yang bertugas untuk mengawasi reformasi yang diusulkan.
➡️ Baca Juga: Beasiswa Sosiologi: Peluang dan Syarat yang Harus Dipenuhi
➡️ Baca Juga: Perayaan Idul Fitri: Tradisi dan Adaptasi di Era New Normal
