Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengemukakan rencananya untuk memperkuat peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menjadikannya sebagai Badan Pengadaan Pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga pemerintah pusat, serta pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato yang merupakan bagian dari Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2027, beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
“Pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kami berencana untuk meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kami memohon dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak logis jika berbagai badan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda, bahkan lebih tinggi dari yang seharusnya,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya pada tanggal 14 Agustus 2026.
Presiden menjelaskan alasan di balik rencananya untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia mengemukakan bahwa selama ini pengadaan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sering kali tidak mengikuti standar yang sama, sehingga harga untuk barang yang identik dapat bervariasi secara signifikan.
“Kita harus menghentikan praktik di mana APBN digunakan untuk membeli barang yang sama tanpa adanya koordinasi, seolah-olah kita adalah ribuan pembeli yang tidak saling berkomunikasi. Kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kabupaten/kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia,” tegas Prabowo.
Ke depan, Prabowo menekankan perlunya pengumpulan kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari kementerian, lembaga, dan pemerintah, di mana spesifikasi yang diperlukan akan mengikuti standar yang ditetapkan secara terpusat.
“Volume pengadaan akan disatukan, dan proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, daya saing, dan akuntabilitas. Jika barang yang dibeli adalah sama, kita akan melakukan pembelian secara kolektif. Jika kebutuhan dapat direncanakan, kita akan merencanakannya bersama. Jika negara dapat mendapatkan harga dan kualitas yang lebih baik melalui kerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi melakukan pengadaan secara terpisah,” kata Prabowo.
Baginya, setiap rupiah yang berhasil dihemat dari pengadaan merupakan tambahan ruang fiskal yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti meningkatkan fasilitas ruang kelas di sekolah-sekolah, memperbaiki, serta membangun puskesmas dan rumah sakit baru.
➡️ Baca Juga: Penerapan Pendekatan Fungsional dalam Meningkatkan Produktivitas
➡️ Baca Juga: Netizen Curiga Marshanda Sudah Menikah Diam-diam dengan Ivan Gunawan
