Pemerintah India terus berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan tol, terutama dalam hal penyediaan fasilitas umum. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah kebersihan toilet di area rest area dan gerbang tol, yang sering kali menjadi keluhan bagi banyak pengendara.
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Transportasi Jalan dan Jalan Raya India (MoRTH) meluncurkan sebuah program inovatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Melalui inisiatif bernama Clean Toilet Picture Challenge, pengguna jalan diminta untuk melaporkan kondisi toilet yang tidak bersih di area tol. Prosesnya pun terbilang mudah, yakni dengan mengambil foto dari fasilitas yang dianggap tidak layak, kemudian mengunggahnya menggunakan aplikasi Rajmargyatra.
Jika laporan yang diajukan terbukti valid setelah proses verifikasi, pelapor akan menerima insentif berupa saldo FASTag senilai 1.000 rupee, yang setara dengan sekitar Rp 190 ribu.
Inisiatif ini menjadi langkah baru dalam pengawasan fasilitas publik di jalan tol. Pemerintah tidak hanya bergantung pada pengelola infrastruktur, tetapi juga mendorong keterlibatan langsung dari pengguna jalan. Dengan adanya insentif ini, diharapkan masyarakat akan lebih peduli dan responsif terhadap kondisi lingkungan sekitar, khususnya fasilitas umum yang digunakan bersama.
MoRTH menegaskan bahwa program ini resmi dan terbuka untuk semua pengguna jalan tol. Selain berfokus pada peningkatan kebersihan, inisiatif ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan berbasis komunitas yang lebih efektif. Mengingat semakin tingginya volume kendaraan di jalan tol, keberadaan fasilitas yang bersih dan layak menjadi kebutuhan mendasar demi kenyamanan perjalanan jarak jauh.
Di sisi lain, pemerintah India juga tengah mendorong transformasi digital dalam sistem pembayaran tol. Otoritas Jalan Raya Nasional India (NHAI) telah mengumumkan bahwa mulai 10 April 2026, seluruh transaksi tol tidak akan lagi menerima pembayaran tunai. Pengguna jalan diwajibkan untuk menggunakan metode digital seperti FASTag atau UPI.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi antrean yang panjang di gerbang tol, terutama pada akhir pekan atau saat musim liburan. Dengan sistem pembayaran non-tunai, proses transaksi akan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lebih lancar.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengguna yang membayar tol menggunakan UPI akan dikenakan biaya tambahan sebesar 0,25 persen dari total transaksi. Selain itu, pemerintah juga memperketat aturan terkait pembebasan tarif tol. Di masa mendatang, hanya kendaraan dengan FASTag khusus yang akan mendapatkan pengecualian dan dibebaskan dari biaya tol.
➡️ Baca Juga: Bahlil Tegaskan Harga BBM Subsidi dan Non-subsidi Tetap Stabil Tanpa Kenaikan
➡️ Baca Juga: Dukung Perjalanan Finansial Pekerja Migran Indonesia, Bisnis Remitansi BRI Tumbuh 27,7% YoY Jelang Lebaran 2026
