Sejumlah atlet dan penggiat olahraga trail lari mengungkapkan protes terkait pelaksanaan Piala Konfederasi Lari Trail Asia Tenggara (SEATRC) 2026 yang berlangsung di kawasan Gunung Gede Pangrango. Ketidakpuasan ini muncul setelah pihak penyelenggara dinyatakan belum memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh para juara.
Fenomena ini menjadi perhatian karena Tim Nasional Lari Trail Indonesia berhasil mencetak prestasi yang sangat membanggakan, dengan meraih enam medali emas dan dua medali perak, serta menempati posisi sebagai runner-up di kompetisi tersebut.
Polemik ini juga membawa dampak pada Pengurus Pusat Asosiasi Lari Trail Indonesia (PP ALTI). Meskipun demikian, organisasi ini mengklarifikasi bahwa tanggung jawab penyelenggaraan SEATRC sepenuhnya ada pada PT Cakrawala Jakarta Kreatif, yang berperan sebagai penyelenggara.
PP ALTI menegaskan bahwa keterlibatannya dalam kejuaraan ini adalah untuk mewakili Indonesia dalam mempersiapkan dan mendampingi Timnas Lari Trail Indonesia dalam kompetisi tersebut.
Menanggapi ketidakpuasan yang berkembang di kalangan komunitas lari trail, Sekretaris Umum PP ALTI sekaligus Ketua Kontingen Indonesia di SEATRC 2026, Dr. Donny Gahral, mengungkapkan keprihatinannya mengenai situasi yang terjadi.
“Baru-baru ini terjadi keresahan di kalangan komunitas lari trail terkait belum terselesaikannya hak-hak atlet pada kejuaraan lari trail SEATRC. PP ALTI sangat prihatin dengan permasalahan ini dan mendesak agar hak atlet segera diselesaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara SEATRC,” ungkap Donny.
Menurutnya, masalah ini bertentangan dengan prinsip dasar olahraga yang mengedepankan sportivitas dan kejujuran. Donny menambahkan bahwa perbedaan antara ekspektasi dan realitas telah menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.
“Situasi ini jelas melanggar prinsip-prinsip olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran. Di sisi lain, ada banyak pihak yang dirugikan akibat adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Hal ini tentunya mencemari citra olahraga lari trail di Indonesia,” tegasnya.
PP ALTI kini tengah mempertimbangkan langkah-langkah sanksi.
Selain menuntut penyelesaian hak atlet, PP ALTI juga mengambil tindakan terhadap Haris Lahabu, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian ALTI DKI Jakarta. Organisasi ini meminta agar Haris dinonaktifkan sementara dari posisinya.
PP ALTI juga mengumumkan rencana untuk memasukkan nama Haris dalam daftar hitam yang merekomendasikan penyelenggaraan kejuaraan di masa mendatang. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk mencegah terulangnya masalah serupa di kemudian hari.
➡️ Baca Juga: Nelangsa Mitra Dapur MBG Tak Dibayar Yayasan
➡️ Baca Juga: Pergerakan Penumpang Mudik Lebaran 2026 Capai 10 Juta, Meningkat 9,23 Persen Menurut Kemenhub
