Update Terbaru dari Dirjen Djaka tentang Rencana Penambahan Layer Cukai Rokok

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menginformasikan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap penelitian terkait rencana penambahan layer baru pada tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal sekaligus mempertahankan stabilitas di sektor industri rokok.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 11 Agustus 2026, Djaka menjelaskan, “Kami masih melakukan kajian mengenai pengenalan pita cukai baru yang akan diusulkan oleh Menteri Keuangan. Penelitian ini mencakup kemungkinan penambahan layer terkait rokok dan pita cukai.”
Djaka menekankan bahwa sebagai pelaksana kebijakan, Bea Cukai saat ini menunggu keputusan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Kami siap melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kami menunggu arahan dari Pak Menteri terkait hal ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan proposal untuk penambahan layer cukai rokok dan akan segera menyerahkannya kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut.
Dalam proposal tersebut, Purbaya berencana untuk menarik pelaku peredaran rokok ilegal agar beralih ke sistem legal dengan cara membayar cukai tertentu. Ia juga menegaskan bahwa bagi mereka yang memilih untuk tetap di jalur ilegal, tindakan tegas akan diambil untuk menutup dan menghentikan aktivitas bisnis ilegal tersebut.
“Nanti mereka kami beri kesempatan untuk beroperasi di pasar yang legal. Jika tidak mau, kami akan menutup usaha mereka,” tegasnya pada konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 10 April.
Terkait dengan proyeksi penerimaan dari legalisasi rokok ilegal, Purbaya menyatakan bahwa ia enggan memberikan estimasi kasar saat ini. Ia berjanji akan memberikan prediksi yang lebih akurat setelah aturan tersebut diimplementasikan selama sekitar dua bulan.
“Jika memang kontribusinya besar seperti yang dikatakan banyak orang, maka itu akan sangat signifikan. Namun, kami perlu mengamati terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan kebijakan ini dalam satu atau dua bulan ke depan,” kata Purbaya.
➡️ Baca Juga: Limited Edition PS5 yang Harganya Bisa Beli Motor Seken
➡️ Baca Juga: Shutdown Pemerintah AS Sebabkan Kekacauan di Bandara dengan Antrean Panjang dan Penerbangan Tertunda




