Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan bahwa pelayanan dalam sektor pertanahan kini difokuskan pada penyediaan kepastian waktu penyelesaian untuk masyarakat.
Menurut Nusron, prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi layanan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Setiap individu yang mengajukan permohonan di kantor pertanahan di seluruh daerah harus menerima informasi yang jelas tentang proses dan estimasi waktu penyelesaian permohonan mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron setelah acara Peluncuran Transformasi Layanan dan Organisasi Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026.
“Ini merupakan salah satu langkah inovatif yang kami ambil untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kami tidak ingin rakyat merasa putus asa atau frustrasi akibat ketidakpastian dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan kepastian,” ujar Nusron.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya datang ke Kantor Pertanahan tanpa mendapatkan informasi yang jelas tentang tahapan proses yang sedang berlangsung serta kapan mereka dapat mengharapkan penyelesaian layanan tersebut.
Nusron menyatakan bahwa kepastian merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
“Kami melakukan berbagai inovasi, dengan asas utama memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kapan masalah mereka akan terselesaikan saat mereka datang ke BPN. Tidak boleh ada ketidakpastian dalam layanan kami,” tegas Nusron.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan dalam sistem pelayanan ini bertujuan untuk mempercepat berbagai layanan pertanahan, termasuk pengukuran, penetapan hak, serta peralihan hak atas tanah.
Transformasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan secara berkelanjutan di semua wilayah Indonesia.
Nusron menilai bahwa tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, setiap layanan harus mudah diakses, transparan, cepat, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.
Ia menekankan bahwa pelayanan pertanahan adalah salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara untuk masyarakatnya.
Nusron menyampaikan bahwa pemenuhan layanan pertanahan memiliki posisi yang sangat penting, sama halnya dengan pelayanan publik di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat.
Atas dasar itu, pemerintah terus berupaya mendorong berbagai inovasi agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pertanahan yang pasti, cepat, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
➡️ Baca Juga: Regulator AS Mengkritik Dampak Kendaraan Otonom pada Tindakan Respons Darurat
➡️ Baca Juga: Sony PlayStation 6: Informasi Terbaru mengenai Rilis, Harga, dan Spesifikasi Lengkap
