Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah strategis untuk memperkuat kondisi fiskal daerah mengingat tingginya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang terus meningkat. Salah satu upaya yang diusulkan adalah pembentukan Dana Cadangan Daerah yang berfungsi sebagai bantalan fiskal.
Usulan ini dibahas dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Dana cadangan ini direncanakan untuk mengantisipasi kewajiban pembayaran pokok Obligasi Daerah yang akan jatuh tempo di masa mendatang.
Dengan penerapan skema ini, Pemprov DKI berupaya memastikan bahwa kewajiban daerah dapat dipenuhi tanpa mengganggu aliran kas APBD. Ima Mahdiah menekankan pentingnya keberadaan dana cadangan untuk menjaga kapasitas fiskal Jakarta agar tetap terencana dan berkelanjutan.
“Dana cadangan daerah adalah komponen krusial dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan,” ungkap Ima dalam pernyataannya yang dilansir pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerbitan Obligasi Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
“Dalam rangka mendanai pembangunan infrastruktur dan mempercepat pertumbuhan di Provinsi DKI Jakarta, penting untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan kompetitif dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif, dan berkelanjutan, termasuk melalui penerbitan Obligasi Daerah,” tambah Ima.
Dalam rapat yang sama, Pemprov DKI juga mengajukan perubahan bentuk badan hukum untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PAM Jaya, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), dan PT Bank DKI.
Untuk Bank DKI, perubahan yang direncanakan tidak hanya berkaitan dengan bentuk badan hukum. Bank yang dimiliki oleh Pemprov DKI ini juga akan berganti nama menjadi Bank Jakarta.
Pramono Anung menyatakan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing bank yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Bank DKI adalah pelopor Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang telah beroperasi sejak 11 April 1961. Sebagai langkah untuk memperkuat kapasitas, kami akan melakukan perubahan nama dari PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta, serta penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT Bank Jakarta Perseroda,” jelas Pramono.
➡️ Baca Juga: Lionel Messi Cetak Gol Free Kick Ikonik dan Bikin Orlando City Merasa Panas
➡️ Baca Juga: Mobil China Semakin Banyak, Ciptakan Peluang Baru di Sektor Aftermarket Indonesia
