Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, baru-baru ini melaksanakan pelantikan sejumlah pejabat eselon I, staf khusus, dan pejabat struktural akademik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Acara yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, pada Selasa, 13 Oktober 2026, menandai langkah penting dalam pengisian posisi strategis di kementerian yang bergerak di bidang pemerintahan ini.
Dalam pidatonya, Mendagri menggarisbawahi betapa pentingnya loyalitas, integritas, dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Ia menekankan bahwa rekam jejak yang baik menjadi salah satu kriteria utama dalam menjalankan tanggung jawab yang diemban oleh para pejabat baru tersebut.
“Acara ini memiliki makna yang signifikan karena kita sedang melantik pejabat-pejabat eselon I yang posisinya tidak banyak tersedia di Kemendagri. Hari ini kita melakukan serah terima jabatan yang sangat penting,” ungkapnya.
Salah satu jabatan strategis yang mengalami perubahan adalah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Mendagri menyoroti peranan vital posisi ini dalam pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Inspektorat Jenderal di Kemendagri memiliki kedudukan yang unik dibandingkan dengan inspektorat di kementerian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Itjen Kemendagri bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap inspektorat pemerintah daerah di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemerintahan daerah yang tidak dapat dilakukan oleh kementerian atau lembaga lain, kecuali dalam hal pidana,” jelasnya.
Sejalan dengan mandat tersebut, Mendagri mendorong Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, Ombudsman, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga lain yang berfokus pada perlindungan anak dan isu terkait.
Ia juga menekankan pentingnya jalinan kerja sama yang baik antara Itjen dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk merespons temuan hasil pemeriksaan dan memperkuat sistem pengawasan internal di daerah.
Lebih lanjut, Mendagri mendorong pelaksanaan pertemuan rutin secara daring dengan para inspektur daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Itjen Kemendagri dan inspektorat yang ada di daerah.
“Tugas Itjen cukup berat, terutama dengan pembagian wilayah dan adanya inspektur khusus untuk pemeriksaan. Oleh karena itu, saya berharap Itjen dapat mendorong terciptanya sistem internal yang sehat dan birokrasi yang baik,” ujarnya.
Selain menekankan pentingnya pengawasan, Mendagri juga menyampaikan bahwa proses pergantian pejabat harus mempertimbangkan rekam jejak, kinerja, dan kontribusi para pejabat sebelumnya selama menjalankan tugas mereka.
➡️ Baca Juga: Igor Tolic Kritik Persija Setelah Kemenangan atas Persib: Seolah Seperti Final Liga Champions
➡️ Baca Juga: Kenaikan Harga Minyak Global Berpotensi Menambah Beban pada APBN Indonesia
