Viral di media sosial, berita mengenai seorang bocah kelas 2 SD yang meninggal dunia di Pemalang, diduga akibat perundungan oleh kakak kelasnya, telah menarik perhatian publik. Berita ini memicu beragam reaksi dan komentar dari netizen, termasuk tanggapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Dari informasi yang dihimpun, insiden tersebut terjadi pada hari Jumat, 2 Oktober 2026, di SDN 01 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, tempat korban yang berinisial MHA (7) bersekolah.
Menanggapi peristiwa tragis ini, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan perundungan itu.
“Kami sudah meminta laporan dari BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) Jawa Tengah serta Dinas Pendidikan setempat untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif,” ungkapnya pada hari Jumat yang sama.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa seringkali informasi yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi.
Oleh karena itu, Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya melakukan pemantauan secara cermat dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan.
Diketahui bahwa korban sempat mengeluhkan rasa sakit di perut dan mengalami kesulitan untuk berjalan sebelum akhirnya meninggal dunia.
Kasus kekerasan di lingkungan sekolah ini kini sedang dalam proses penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian setempat, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah sesuai dengan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, yang mengharuskan setiap satuan pendidikan menciptakan lingkungan yang aman secara fisik, sosial, digital, dan spiritual bagi anak-anak.
“Intinya, kami berkomitmen untuk menerapkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa bersama semua pihak terkait, mereka bertekad untuk menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.
Aspek kenyamanan dalam konteks spiritual juga menjadi perhatian penting dalam ekosistem pendidikan modern saat ini.
Abdul Mu’ti berpendapat bahwa setiap insiden kekerasan yang terjadi harus direspons dengan investigasi yang menyeluruh guna memahami akar permasalahan secara objektif.
Penyelesaian masalah ini seharusnya mengutamakan pendekatan yang humanis dan menghindari segala bentuk hukuman fisik terhadap siswa.
Ia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menerapkan pendekatan tanpa hukuman fisik, mengingat setiap anak memiliki kondisi mental dan karakter yang berbeda-beda.
Kembali ia menegaskan bahwa keterlibatan semua elemen masyarakat dalam menjaga ekosistem pendidikan sangatlah penting untuk menghindari segala bentuk ancaman kekerasan.
➡️ Baca Juga: Karyawan Vilmei Mengungkap Penggunaan Uang Rp1,2 M untuk Judi dan Alkohol, Kata Polisi
➡️ Baca Juga: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Didesak Untuk Diadili di Peradilan Umum
