Jakarta – Yayasan Partisipasi Muda (YPM) kembali mengadakan seminar di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar dalam rangka acara Academia Politica.
Fachrie Rezka Ayyub, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dari DLHK Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat tata kelola lingkungan serta meningkatkan partisipasi publik di tengah pertumbuhan industri nikel yang pesat.
“Indonesia menguasai sekitar 60 persen cadangan nikel dunia, dan Sulawesi Selatan menyumbang sekitar 15 persen dari total tersebut, dengan pusat kegiatan berlokasi di Luwu Timur dan Bantaeng. Namun, perlu adanya pembuktian terhadap dugaan pencemaran, seperti yang dilaporkan oleh petani rumput laut di sekitar smelter Bantaeng, yang harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, peran akademisi menjadi sangat penting,” ujar Fachrie dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa (13/10/2026).
Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat sipil, Muhammad Al Amien, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan, mengajak generasi muda untuk belajar dari pengalaman yang ada di Indonesia bagian timur. Ia mencatat bahwa terdapat 461 konsesi nikel yang berada di atas ekosistem yang bernilai tinggi, serta 73 smelter dan 94 unit PLTU yang mendukung aktivitas tersebut.
“Pertanyaan utama yang harus kita ajukan adalah siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk menguasai bahasa Inggris agar bisa menyuarakan isu-isu daerah mereka di forum internasional,” imbuhnya.
Dari perspektif akademisi, Ilham Alimuddin, Kepala Pusat Riset Kebencanaan UNHAS, menjelaskan tentang ‘paradoks nikel’: meskipun mineral ini sangat dibutuhkan untuk baterai dan mobilitas rendah karbon, cara perolehannya sering kali meninggalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti perubahan fungsi hidrologi dan emisi sepanjang rantai nilai.
“Indonesia tidak perlu memilih antara nikel dan lingkungan. Tantangan yang ada adalah bagaimana mengubah kekayaan geologi menjadi kesejahteraan tanpa menjadikan kekayaan lingkungan sebagai utang lingkungan,” tegasnya.
Direktur Eksekutif YPM, Neildeva Despendya, mengingatkan bahwa krisis iklim merupakan buah dari keputusan politik. Dia mencatat bahwa sekitar 40 persen dari populasi Indonesia terpapar berbagai bencana alam, sementara literasi mengenai isu iklim belum berkembang secepat risiko yang ada.
“Partisipasi yang bermakna dari generasi muda dalam menentukan masa depan mereka masih sangat kurang. Partisipasi tersebut memerlukan ruang, suara, audiens, serta pengaruh yang bisa diaktualisasikan melalui policy brief, position paper, maupun laporan pemantauan,” tegasnya.
Prof. A. Mujetahid, Dekan Fakultas Kehutanan UNHAS, berharap akan terjalin sinergi yang baik antara fakultas yang dipimpinnya dan YPM dalam menangani isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Terlebih lagi, Fakultas Kehutanan berencana untuk membuka program studi Ilmu Lingkungan pada tahun depan.
➡️ Baca Juga: Gubsu Bobby Nasution dan Seskab Teddy Salurkan Sembako di Medan berdasarkan Arahan Prabowo
➡️ Baca Juga: Emil Audero Ungkap Pernyataan Berkelas Setelah Timnas Indonesia Raih Juara FIFA ASEAN Cup 2026
