Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengungkapan terhadap kegiatan produksi kosmetik ilegal yang terjadi di Kota Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober. Informasi ini disampaikan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, kepada para jurnalis pada hari Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam hasil pemeriksaan di lokasi tersebut, BPOM menemukan berbagai peralatan produksi termasuk mesin pencampur, pengisi, dan pelabelan. Selain itu, juga ditemukan bahan baku, produk yang dibuat secara rumahan, serta kemasan yang digunakan untuk memproduksi kosmetik di tempat yang tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi.
Temuan lain yang mencolok adalah adanya produk kosmetik seperti krim, losion, dan toner yang dipasarkan tanpa izin edar, serta dikemas dalam wadah polos tanpa label yang jelas.
“Produk kosmetik ini diduga mengandung bahan-bahan terlarang yang tidak diperbolehkan dalam kosmetik, dengan total nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp16 miliar,” ungkap Taruna Ikrar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pabrik kosmetik ilegal tersebut telah beroperasi sejak tahun 2021 dan telah menghasilkan produk yang mengandung bahan berbahaya.
Dugaan akan adanya kandungan bahan terlarang dalam produk tersebut semakin diperkuat oleh bukti-bukti yang ditemukan, yaitu penyimpanan bahan baku obat di lokasi produksi.
Beberapa bahan baku obat yang teridentifikasi meliputi deksametason, klindamisin fosfat, triamsinolon asetonida, metronidazol, betametason dipropionat, serta mometason furoat.
“Penggunaan produk krim yang mengandung bahan obat harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis, karena kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap produk yang memberikan efek instan menjadi salah satu alasan mengapa kosmetik yang mengandung bahan terlarang masih banyak beredar,” jelas Taruna Ikrar.
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, produk kosmetik ilegal ini telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.
Produk-produk tersebut diketahui dipasarkan kepada klinik kecantikan, dengan perkiraan omzet penjualan mencapai Rp750 juta per bulan atau sekitar Rp9 miliar dalam setahun.
“Para pelaku usaha secara sengaja memproduksi kosmetik di lokasi yang tidak memiliki izin dan menambahkan bahan terlarang sehingga tidak ada jaminan mengenai keamanan dan kualitas produk yang mereka edarkan,” tegas Taruna Ikrar.
Sebagai langkah tindak lanjut dari temuan ini, BPOM telah melakukan pengamanan terhadap semua barang bukti yang ditemukan di lokasi produksi tersebut.
➡️ Baca Juga: Upaya Kamboja dalam Meningkatkan Layanan Kanker Nasional
➡️ Baca Juga: 16 Negara Lolos ke Piala Asia U-20 2027: Indonesia Singkirkan Juara Bertahan dan Vietnam Degradasi
