Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menekankan pentingnya Pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah terjadinya serangan oleh kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Ia juga mendesak agar Pemerintah memberikan dukungan bagi jemaah Indonesia yang terpaksa batal melaksanakan umroh akibat insiden tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan peristiwa serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang mengakibatkan korban jiwa. Kami mengecam keras tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan ini,” ungkap Sukamta dalam pernyataannya pada Selasa (13/10/2026).
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh hingga Minggu (11/10/2026) malam waktu setempat menyatakan bahwa tidak ada WNI yang teridentifikasi sebagai korban. Untuk memastikan keselamatan WNI, KBRI Riyadh telah melakukan penelusuran melalui berbagai saluran komunikasi.
“Saya mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh KBRI Riyadh, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bekerja di sejumlah rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang beroperasi di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,” jelas Sukamta.
“Kami sangat berharap KBRI Riyadh terus memantau kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah yang mungkin terkena dampak dari kejadian ini,” tambahnya.
KBRI Riyadh telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak akibat gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Otoritas Arab Saudi telah menutup Bandara Internasional King Khalid hingga Sabtu (17/10/2026) mendatang, sebuah keputusan yang diambil menyusul serangkaian serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi.
Terkait situasi ini, Sukamta mengungkapkan bahwa Komisi I DPR akan melakukan pengawasan terhadap kesiapan diplomasi dan layanan konsuler yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk memastikan layanan bagi WNI yang terkena dampak insiden di Riyadh tetap optimal.
“Perwakilan Indonesia harus memiliki mekanisme respons yang jelas untuk membantu WNI yang memerlukan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” tegas Sukamta.
Pimpinan Komisi yang mengurusi urusan luar negeri ini juga meminta Pemerintah untuk menetapkan indikator yang dapat dievaluasi. Sukamta merinci beberapa indikator tersebut, mulai dari kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah, PMI, dan WNI lainnya di Arab Saudi, hingga akses terhadap layanan dan penyelesaian pengaduan.
➡️ Baca Juga: Sara Wijayanto Sebelum Sidang Cerai: Mengupas Sikap Melepaskan dan Tanpa Dendam
➡️ Baca Juga: Jason Donovan Raih Medali Perak di Asian Games 2026, China Dominasi Emas 50 Meter Gaya Punggung
