Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, telah memaparkan sejumlah pencapaian penting Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga September 2026. Capaian ini meliputi berbagai aspek, mulai dari upaya pemulihan pascabencana, administrasi kependudukan, pengendalian inflasi, hingga dukungan terhadap program-program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendagri dalam sebuah Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Mitra Komisi II DPR RI di gedung parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026.
Hingga tanggal 14 September 2026, Kemendagri telah merealisasikan anggaran sebesar Rp4,36 triliun, yang setara dengan 63,54 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6,86 triliun. Dalam pelaksanaan anggaran ini, Kemendagri tetap berfokus pada berbagai tugas strategis yang secara langsung berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Salah satu langkah yang diambil adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Mendagri beserta tim terus melakukan koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan sesuai dengan rencana hingga tahun 2028.
Kemendagri juga aktif terlibat dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini termasuk dukungan dalam tanggap darurat, layanan administrasi kependudukan, dan pemantauan penyaluran bantuan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah memberikan pelayanan jemput bola di daerah yang terdampak bencana, baik di Sumatera maupun NTT.
“Layanan penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera telah mencapai lebih dari 59 ribu, dan di NTT sebanyak 11.225 layanan,” jelas Mendagri.
Selain itu, Kemendagri berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dan memantau pertumbuhan ekonomi secara rutin. Hingga Agustus 2026, tingkat inflasi tercatat tetap berada dalam rentang target pemerintah, yaitu 2,5 persen dengan toleransi satu persen di atas atau di bawah angka tersebut.
Kemendagri juga memberikan dukungan terhadap berbagai program prioritas yang digagas oleh Presiden. Beberapa di antaranya adalah Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta berbagai inisiatif yang memperkuat pembangunan dan pelayanan di daerah.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga mengungkapkan arah kebijakan Kemendagri untuk tahun 2027. Fokus utama akan tetap pada pengawalan program-program prioritas nasional, penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital dalam pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa.
➡️ Baca Juga: Banjir Jakarta Hari Ini: 147 RT Terendam, Ketinggian Air Mencapai 1,7 Meter di Beberapa Wilayah
➡️ Baca Juga: 5 Remaja Terlibat Tawuran di Jalan Mawar Bogor Ditangkap
