Jakarta – Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan salah satu program yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pekerja, khususnya mereka yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada gaji bulanan. Dengan rencana pelaksanaan BSU 2026, banyak yang bertanya-tanya tentang kelompok pekerja mana saja yang berhak menerima bantuan ini, termasuk di dalamnya karyawan swasta dan pekerja kontrak.
Kedua kategori pekerja tersebut memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan pegawai tetap atau aparatur sipil negara (ASN). Lalu, apakah karyawan swasta dan pekerja kontrak akan mendapatkan kesempatan untuk menerima BSU 2026? Berikut adalah penjelasannya berdasarkan informasi terbaru yang ada.
Karyawan swasta termasuk dalam kelompok yang mungkin mendapatkan BSU, asalkan mereka memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Status sebagai karyawan di perusahaan swasta tidak menjamin secara otomatis bahwa seseorang akan memenuhi syarat, karena penerimaan bantuan ini juga tergantung pada beberapa kriteria lain, seperti partisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan dan batasan gaji.
Pada program BSU 2025, pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan April 2025 menjadi salah satu kelompok yang memenuhi syarat dasar. Selain itu, ada ketentuan mengenai besaran gaji, status kewarganegaraan, serta kategori pekerja yang tidak diperkenankan untuk menerima bantuan tersebut.
Meskipun syarat-syarat tersebut merupakan pedoman dari program tahun lalu, hingga 13 Oktober 2026, kriteria resmi untuk BSU 2026 belum diumumkan secara lengkap. Oleh karena itu, karyawan swasta harus menantikan informasi mengenai ketentuan yang berlaku pada tahun ini untuk bisa mendapatkan kepastian.
Bagaimana dengan pekerja kontrak?
Pekerja kontrak juga memiliki kemungkinan untuk menjadi penerima BSU jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga status kontrak mereka tidak otomatis menghalangi kesempatan untuk menerima bantuan.
Namun, penting untuk dicatat bahwa kepesertaan dalam BPJS dan pemenuhan syarat lainnya tetap harus diperhatikan. Pekerja kontrak tidak otomatis berhak mendapatkan BSU hanya karena mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kelayakan mereka sebagai penerima akan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam program tersebut.
Untuk BSU 2026, pekerja kontrak perlu memastikan untuk selalu memperbarui informasi mengenai persyaratan kepesertaan, batasan gaji, serta mekanisme penyaluran yang akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
Seperti yang diketahui, pemerintah merencanakan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Dengan skema ini, total bantuan yang direncanakan akan mencapai Rp900.000 untuk setiap penerima selama tiga bulan.
➡️ Baca Juga: Tips Aman Melintas Tol Trans Jawa Saat Mudik yang Wajib Diketahui untuk Keselamatan Anda
➡️ Baca Juga: Xi Jinping Mengirim Dua Panda Raksasa ke Amerika Serikat untuk Diplomasi Budaya
