Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 akan meningkat menjadi sekitar Rp 240 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan alokasi sebesar Rp 229 triliun yang ditetapkan untuk tahun 2026.
“Alokasi anggaran untuk MBG adalah sekitar Rp 240 triliun,” ujarnya saat menggelar Konferensi Pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta.
Purbaya juga menyampaikan bahwa total anggaran untuk program pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai Rp 820,9 triliun. Ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.
Dari jumlah tersebut, Program MBG ditargetkan untuk menjangkau sekitar 60,6 juta penerima manfaat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan gizi yang cukup bagi anak-anak, terutama di sektor pendidikan.
Kementerian Keuangan berencana memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Program MBG. Hal ini akan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Purbaya menambahkan bahwa Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota telah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing daerah untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program MBG. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberhasilan program.
“Bukan sekadar menempatkan perwakilan, namun kami memiliki jaringan di setiap provinsi hingga tingkat II di seluruh Indonesia melalui Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Kami memanfaatkan jaringan tersebut untuk melakukan survei menyeluruh ke semua aspek SPPG yang ada,” jelas Purbaya di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Berdasarkan laporan tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa secara umum program MBG telah berjalan dengan baik. Ini menjadi berita positif bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih efektif di tingkat daerah. Hal ini penting untuk mendukung keberhasilan program yang telah direncanakan.
Kepala BGN, Sudaryono, yang lebih akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pemda merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan MBG. Pemda memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aspek program di wilayah masing-masing.
“Kami sangat menghargai kepala daerah yang selama ini mendukung program MBG. Apresiasi juga kami sampaikan atas kerjasama dalam pelaksanaan program ini, serta permohonan maaf atas setiap insiden yang mungkin terjadi,” ungkapnya.
Dia menekankan bahwa BGN membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah untuk menjamin bahwa semua isu yang muncul dalam pelaksanaan MBG dapat diselesaikan secara bersama-sama. Ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan bersama.
➡️ Baca Juga: Protes Mahasiswa ITB Tolak Skema UKT via Pinjol
➡️ Baca Juga: Newcastle Naik ke Posisi Ketiga Setelah Hancurkan Crystal Palace 5-0
