Kepala BGN Ungkap Harga Motor Listrik 1 Unit untuk Kepala SPPG Rp42 Juta, Lebih Rendah dari Pasaran

Atok DalangApril 8, 2026

1 1 minute read

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa harga untuk satu unit motor listrik yang diperoleh bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah sebesar Rp42 juta.

Dadan menegaskan bahwa harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran yang saat ini berkisar di angka Rp52 juta.

“Harga yang berlaku di pasaran adalah Rp52 juta, tetapi kami berhasil membelinya sekitar Rp42 juta, sehingga jauh di bawah harga pasar,” ungkap Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.

Dadan menjelaskan pentingnya pembelian motor listrik ini untuk mendukung operasional Kepala SPPG, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki akses sulit. Ia menyebutkan bahwa motor ini akan berguna di desa-desa dan wilayah yang hanya dapat diakses dengan sepeda motor.

“Program ini dirancang untuk menjangkau area yang sulit diakses. Kami perlu motor untuk mencapai desa-desa dan daerah yang hanya dapat dilalui dengan kendaraan roda dua. Ini penting untuk mendukung operasional kami,” jelasnya.

Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan beberapa sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial, yang memicu beragam spekulasi di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengadaan motor listrik ini merupakan bagian dari perencanaan anggaran yang telah disusun pada tahun 2025, dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala SPPG.

“Pengadaan motor ini memang sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025. Fungsinya adalah untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” tambah Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Selasa, 7 April 2026.

Namun demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut belum didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. Ia menjelaskan bahwa kendaraan yang telah ada harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum bisa digunakan.

“Motor ini belum dibagikan. Setelah semua dokumen lengkap, motor akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, proses pengadaan motor listrik ini dilakukan secara bertahap, dimulai pada bulan Desember 2025. Mengenai informasi yang beredar di media sosial tentang jumlah pengadaan yang mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

“Informasi mengenai pengadaan 70.000 unit itu keliru. Total saat ini adalah 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan pada tahun 2025,” tegas Dadan.