Proses hukum yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah masih berlangsung. Di tengah upaya mereka untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak melalui mediasi, perhatian publik justru tertuju pada kebocoran informasi mengenai pekerjaan rumah yang diberikan oleh mediator. Hal ini dinilai mengganggu kelancaran proses mediasi yang seharusnya berlangsung secara tertutup.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyatakan ketidakpuasannya terhadap penyebaran informasi yang seharusnya bersifat internal. Ia berargumen bahwa instruksi dan arahan yang diberikan oleh mediator seharusnya hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam mediasi tersebut.
“Informasi tentang pekerjaan rumah itu hanya seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Bahkan, mediator telah menegaskan agar tidak ada satu kata pun mengenai pekerjaan rumah itu yang diungkapkan oleh kuasa hukum,” ungkap Minola di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Pernyataan ini disampaikan Minola sebagai tanggapan terhadap munculnya berita mengenai hasil dan perkembangan dari pekerjaan rumah yang diberikan kepada Ruben dan Sarwendah. Menurutnya, informasi tersebut tidak seharusnya menjadi konsumsi publik.
Ia merasa bingung mengapa isu yang seharusnya dibahas dalam ruang mediasi malah disampaikan kepada media. Bagi Minola, substansi dari mediasi tidak perlu menjadi bahan perdebatan di luar forum yang telah ditentukan.
“Jadi, saya tidak paham kenapa ada pihak yang bisa berbicara mengenai pekerjaan rumah itu. Kami tidak setuju untuk mengungkapkannya, lalu mengapa informasi ini bisa bocor sedari awal?” jelas Minola.
Lebih lanjut, Minola menegaskan bahwa masyarakat seharusnya tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui detail mengenai tugas yang diberikan oleh mediator kepada kedua belah pihak. Yang lebih penting adalah bagaimana proses mediasi itu sendiri dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Apa urgensinya bagi masyarakat untuk tahu apakah ada pekerjaan rumah atau tidak? Keberhasilan atau kegagalan pekerjaan rumah itu tidak ada kepentingannya bagi publik,” tambahnya dalam pernyataan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa semua tugas yang diberikan oleh mediator seharusnya dipertanggungjawabkan langsung kepada mediator, bukan diumumkan kepada publik sebelum dibahas dalam pertemuan mediasi selanjutnya.
“Kepentingan informasi tersebut hanya bagi para prinsipal dan mediator. Jadi, semua yang berkaitan dengan amanah dari mediator seharusnya disampaikan di hadapan mediator, bukan kepada publik,” tutupnya.
➡️ Baca Juga: Peluang Bisnis Rumahan Berbasis Permintaan Harian yang Konsisten dan Menguntungkan
➡️ Baca Juga: Waka MPR Dorong Setiap Kebijakan Harus Tegakkan Prinsip Kesetaraan Gender
