Jakarta – Dalam perkembangan terbaru mengenai kasus yang melibatkan Ranny Fadh Arafiq, Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) merasa perlu untuk memberikan penjelasan yang jelas. Persoalan ini muncul setelah adanya pemberitaan yang mengaitkan nama Ranny dengan situasi di Polda Metro Jaya.
BAPERA menegaskan bahwa informasi yang menyatakan Ranny hadir di Polda Metro Jaya sebagai anggota DPR RI adalah tidak benar. Mereka menganggap kabar tersebut dapat menyesatkan masyarakat dan berpotensi merugikan reputasi Ranny.
Dalam pernyataan resmi mereka, BAPERA menjelaskan bahwa kehadiran Ranny di Polda Metro Jaya semata-mata merupakan urusan pribadi. Ranny hadir untuk mendampingi suaminya yang dipanggil penyidik untuk agenda konfrontasi, bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM BAPERA, Henry Indraguna, menyatakan, “Kehadiran Ranny di Polda tidak ada hubungannya dengan posisinya, jabatan, atau kepentingan lain yang selama ini diberitakan.” Hal ini ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
BAPERA menilai bahwa usaha untuk mengaitkan Ranny dengan jabatan tertentu merupakan sebuah framing yang tidak tepat dan dapat merugikan nama baik individu tersebut. Pernyataan ini juga menekankan pentingnya akurasi dalam penyebaran informasi agar tidak menjurus pada pelanggaran hukum.
Mereka mengingatkan bahwa menyebarluaskan informasi yang tidak akurat, termasuk atribusi jabatan yang tidak sesuai dengan fakta, dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini juga berpotensi menjadi masalah hukum terkait pencemaran nama baik.
BAPERA meminta agar semua pihak, terutama media dan platform digital, untuk segera melakukan klarifikasi dan perbaikan terhadap informasi yang dianggap tidak tepat. Ini penting agar berita yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan salah paham.
Selain itu, mereka menekankan perlunya menjunjung tinggi prinsip verifikasi, akurasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan. Hal ini menjadi pedoman penting bagi jurnalis dan publikasi untuk menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan.
BAPERA tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga menetapkan peringatan tegas. Mereka menyatakan bahwa tindakan hukum akan diambil jika informasi yang tidak benar terus disebarluaskan tanpa adanya klarifikasi yang memadai.
Langkah hukum yang akan diambil dijelaskan akan dilakukan secara serius, terukur, dan tanpa kompromi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen BAPERA untuk melindungi nama baik Ranny dari informasi yang tidak akurat.
Klarifikasi yang dilakukan ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat, sehingga tetap berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, keakuratan fakta dianggap sebagai fondasi keadilan.
Henry Indraguna menambahkan, “Ketika identitas seseorang disalahartikan, maka upaya untuk meluruskan kebenaran harus dilakukan sesegera mungkin.” Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas individu di tengah arus informasi yang sering kali kacau.
➡️ Baca Juga: Beasiswa S1 Ilmu Komunikasi 2025: Kembangkan Karir Media Anda
➡️ Baca Juga: Simak Lagi Warta Soal Keamanan Ruang Digital, Upaya Hukum Kim Soo-hyun
