Ijazah Wapres Gibran kini menjadi sorotan publik setelah Denny Indrayana dan beberapa pihak lain mempertanyakan keabsahan serta kelengkapan dokumen pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. Pertanyaan ini mengundang respons yang cukup tajam dari Relawan Jokowi.
Relawan Jokowi juga mengungkapkan pandangan mantan Presiden Joko Widodo mengenai isu ini.
Mardiansyah, salah satu Relawan Jokowi, menyatakan bahwa Jokowi tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Jokowi sendiri yang mengantar Gibran ke sekolah dan telah memverifikasi semua dokumen pendidikan Gibran.
“Pak Jokowi mengatakan kepada saya, ‘Saya yang mengantarkan Mas Gibran ke sekolah dan sudah memeriksa semua dokumen pendidikannya. Tidak ada masalah sama sekali, termasuk isu yang saat ini menjadi perdebatan.’ Oleh karena itu, saya merasa sangat tenang, baik itu untuk sidang Mahkamah Konstitusi atau yang lainnya. Saya menyadari bahwa memang ada politisasi dalam isu ini,” ungkap Mardiansyah, yang dikutip dari sebuah video di platform media.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Jokowi melihat adanya unsur politik di balik permasalahan ini, termasuk dalam konteks sidang di Mahkamah Konstitusi.
Dengan situasi yang berkembang, Mardiansyah mengakui bahwa mereka harus merespons dari dua perspektif.
Pertama, mereka perlu bersiap menghadapi gugatan dan mempersiapkan jawaban yang matang untuk persidangan di MK, serta mengikuti laporan dari pihak-pihak yang mengajukan gugatan.
“Jika ada respons dari pihak kepolisian yang menganggap bahwa terdapat unsur-unsur yang perlu ditindaklanjuti, kami akan siap menghadapinya,” jelasnya.
Selanjutnya, ia menekankan bahwa mereka juga harus mempersiapkan respons secara politik, karena permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga harus ditangani dengan baik dari perspektif politis.
Sejak Gibran dilantik sebagai wakil presiden pada tahun 2024, telah banyak pihak yang mengharapkan agar Gibran dijatuhkan.
“Saya selalu berpendapat bahwa jika seseorang tidak mampu, lebih baik tidak dipaksakan dan tidak perlu menciptakan isu yang tidak ada. Kalah memang terasa pahit dan menyakitkan, tetapi bukan berarti kekalahan tersebut membenarkan tindakan untuk membalikkan suara rakyat yang sudah tercermin dalam hasil Pilpres 2024,” tutupnya.
➡️ Baca Juga: Skill Adaptif Menghasilkan Peluang Baru Saat Tren Pasar Terus Berubah
➡️ Baca Juga: Menkes Sebut Hampir Dua Juta Orang Sudah Manfaatkan CKG
