Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengungkapkan keprihatinan terkait terulangnya insiden keracunan makanan yang dialami oleh sejumlah siswa sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kejadian berulang ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah. Ia bahkan mengindikasikan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, yang disebutnya sebagai “pemburu rente,” yang mengorbankan kualitas makanan demi meraih keuntungan finansial.
Pernyataan tersebut diungkapkan Hasto usai mengikuti upacara memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Agustus 2026.
“Ketika permasalahan ini terus terulang, itu menunjukkan bahwa sistem pengawasan tidak berjalan semestinya. Kontrol yang ada tidak efektif, dan ini juga menjelaskan mengapa kualitas makanan yang disediakan begitu rendah. Semua ini disebabkan oleh hadirnya pemburu rente,” tegas Hasto.
Melihat banyaknya korban dari kalangan siswa, Hasto mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan revisi menyeluruh terhadap pengelolaan serta mekanisme penyaluran program MBG.
“Perlu adanya revisi total untuk permasalahan ini. Evaluasi yang menyeluruh harus dilakukan, karena terlalu banyak korban yang sudah jatuh,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDIP memiliki pengalaman dan strategi yang terbukti efektif dalam menangani masalah gizi masyarakat di berbagai daerah. Ia mencontohkan keberhasilan program pemenuhan gizi yang diterapkan oleh Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota Surabaya, Idham Samawi sebagai Bupati Bantul, serta Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi.
Menurut Hasto, kunci sukses dalam program pemenuhan gizi terletak pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal, bukan sekadar proyek yang terpusat dari atas ke bawah (top-down).
“PDI Perjuangan memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pendekatan yang partisipatif melibatkan keterlibatan rakyat. Oleh karena itu, program pemberian makanan bergizi ini seharusnya tidak dilihat sebagai inisiatif yang bersifat top-down,” jelas Hasto.
Ia juga menyarankan agar pemerintah pusat berperan sebagai penjamin dan pengawas kualitas makanan, sementara pelaksanaan penyediaan makanan diserahkan kepada partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk memastikan kesegaran dan mutu makanan yang disediakan.
➡️ Baca Juga: Memahami Protes #IndonesiaGelap: tuntutan pendidikan gratis
➡️ Baca Juga: Timnas Indonesia vs Bulgaria: Upaya Garuda Pecahkan Rekor Buruk dalam Pertandingan Head to Head
