Jakarta – Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT).
Penangkapan tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang memberikan pernyataan resmi mengenai peristiwa ini.
“Ya, benar (Bupati Cilacap ditangkap),” ungkap Fitroh, sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA pada hari Jumat, 13 Maret 2026.
Setelah penangkapan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari individu yang ditangkap dalam OTT tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk untuk Bupati Cilacap yang merupakan pemimpin daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Sebelumnya, KPK melaksanakan OTT pertamanya di tahun 2026, dengan menangkap delapan orang pada 9-10 Januari 2026. Penangkapan ini terkait dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk periode 2021-2026.
Kemudian, pada 19 Januari 2026, KPK juga mengonfirmasi penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi. Pada 20 Januari 2026, lembaga antikorupsi tersebut mengumumkan bahwa Maidi menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
Di hari yang sama, KPK melaksanakan OTT ketiga dengan menangkap Bupati Pati, Sudewo. Keesokan harinya, KPK mengungkapkan bahwa Sudewo juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Pada 4 Februari 2026, KPK melakukan OTT keempat di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan ini berkaitan dengan proses restitusi pajak yang terjadi di lingkungan KPP tersebut.
Masih pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan OTT kelima, yang berfokus pada kasus importasi barang tiruan. Salah satu individu yang ditangkap dalam operasi ini adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
OTT keenam diumumkan pada 5 Februari 2026, terkait dengan dugaan korupsi dalam penyelesaian sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya, yang merupakan anak perusahaan Kemenkeu, sebagai tersangka.
➡️ Baca Juga: Upaya Konservasi: Perlindungan Satwa Langka di Taman Nasional
➡️ Baca Juga: Maling Motor di Margonda Depok Kepergok dan Ditelanjangi Oleh Warga Setempat
