Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan baru demi menjaga keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Alternatif pembiayaan ini sangat penting untuk ruas-ruas jalan tol yang belum mencapai tingkat keekonomisan yang diharapkan.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa negara sebaiknya mempertimbangkan untuk mengambil alih ruas tol yang memerlukan waktu cukup lama agar dapat mencapai tingkat keekonomisan yang diinginkan.
“Dengan tidak adanya pendanaan kembali melalui skema penyertaan modal negara terhadap BUMN, perlu ada sistem pembiayaan yang jelas untuk jalan tol tersebut,” jelas Herman dalam pernyataannya pada Sabtu (3/10/2026).
“Dalam situasi di mana kelayakan dan keekonomisan belum tercapai, kami berpendapat bahwa pengambilalihan oleh negara adalah langkah yang perlu dipertimbangkan,” tambahnya.
Herman Khaeron menyatakan bahwa pengambilalihan oleh pemerintah dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan untuk ruas-ruas JTTS yang belum memenuhi standar keekonomisan.
Ia mencontohkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor perkeretaapian sebagai model yang dapat diterapkan.
Dalam skema ini, fasilitas perkeretaapian dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, dan sebagian dari pendapatan tiket dialokasikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Sebagai contoh, ada skema TAC yang digunakan dalam proyek kereta api. Seluruh infrastruktur kereta dibangun oleh Kementerian Perhubungan, dan dari setiap penjualan tiket, sejumlah dana masuk ke PNBP Kementerian Perhubungan. Konsep ini juga bisa diterapkan pada ruas-ruas tol yang belum ekonomis,” jelasnya.
Herman juga menekankan bahwa biaya pemeliharaan ruas JTTS tetap harus ditanggung meskipun tingkat keekonomisan belum tercapai.
Dia berpendapat bahwa isu ini harus diperhitungkan dalam merumuskan pola pembiayaan untuk jalan tol di masa mendatang.
“Oleh karena itu, dengan adanya temuan mengenai tata kelola yang belum efektif dan kerugian yang terjadi, serta kenyataan bahwa pemeliharaan tidak dimasukkan, perlu dicermati. Biaya pemeliharaan bisa cukup besar dan kita belum tahu sampai kapan kondisi ini akan berlanjut, serta kapan ruas jalan tersebut akan mencapai kelayakan ekonomi, khususnya mengingat bahwa jalan-jalan tersebut masih terputus dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkap Herman.
Menurutnya, untuk meningkatkan tingkat keekonomisan JTTS, tidak cukup hanya bergantung pada pengelolaan jalan tol saja. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sepanjang jaringan konektivitas untuk meningkatkan jumlah pengguna jalan.
➡️ Baca Juga: Presiden Korsel Ungkap Video Dugaan Kekerasan Militer Israel Terhadap Anak Palestina
➡️ Baca Juga: Mesin Cetak SIM Mandiri Tersedia, Namun Tidak di Semua Satpas di Seluruh Indonesia
