Baru-baru ini, penerbitan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap sejumlah pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memicu reaksi beragam dari dunia internasional. Inggris, sebagai salah satu negara pendukung utama hukum internasional, menghadapi dilema terkait posisinya terhadap keputusan ICC dan peran Jaksa Karim Khan. Artikel ini membahas latar belakang, kontroversi, serta alasan dan implikasi apabila Inggris mendesak pengunduran Karim Khan dan menolak surat perintah ICC tersebut.
Latar Belakang Surat Perintah ICC terhadap Pejabat Israel
ICC, sebagai lembaga hukum pidana internasional, memiliki mandat untuk mengadili kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tahun 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mereka diduga terlibat dalam kejahatan perang sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan wilayah Palestina lainnya.
Langkah ini didasari oleh hasil investigasi yang dilakukan oleh jaksa ICC, Karim Khan, yang menilai ada bukti cukup kuat atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh pejabat-pejabat tersebut. Penerbitan surat perintah ini menuai banyak reaksi, baik dukungan dari kelompok-kelompok pro-Palestina maupun penolakan keras dari Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris.
Kontroversi seputar Peran Karim Khan sebagai Jaksa ICC
Karim Khan, sejak menjabat sebagai jaksa ICC pada 2021, dikenal sebagai figur yang tegas dan berani dalam menangani kasus-kasus sensitif di kancah internasional. Namun, keputusan beliau dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel memicu kontroversi. Sebagian pihak menilai langkah ini melampaui batas yurisdiksi ICC dan bisa memicu instabilitas politik di Timur Tengah.
Selain itu, ada tudingan bahwa Khan mempraktikkan standar ganda, mengingat belum ada tindakan serupa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara besar lain atau oleh pihak-pihak yang berkonflik di kawasan lain. Kritik ini menyoroti kemungkinan bias politik dalam pengambilan keputusan ICC di bawah kepemimpinan Karim Khan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan integritas lembaga tersebut.
Alasan Inggris Perlu Mendesak Pengunduran Karim Khan
Inggris sebagai negara pendukung kuat Israel dan juga anggota penting komunitas internasional, menghadapi tekanan politik untuk mengambil sikap tegas. Salah satu alasan Inggris perlu mendesak pengunduran Karim Khan adalah untuk menjaga hubungan diplomatik strategis dengan Israel dan sekutu-sekutunya. Tekanan ini juga didorong oleh kekhawatiran bahwa langkah ICC akan memperburuk ketegangan di Timur Tengah dan mengancam stabilitas regional.
Selain itu, Inggris berpendapat bahwa proses investigasi dan penuntutan oleh ICC di bawah Karim Khan dinilai tidak proporsional dan tidak mempertimbangkan kompleksitas konflik yang terjadi. Dengan mendesak pengunduran Khan, Inggris ingin mendorong pembaruan kepemimpinan di ICC demi terciptanya proses hukum yang lebih adil, transparan, dan tidak memihak dalam menangani isu-isu sensitif di tingkat global.
Implikasi Penolakan Inggris terhadap Surat Perintah ICC
Penolakan Inggris terhadap surat perintah ICC berpotensi menimbulkan dampak hukum dan politik yang signifikan. Secara hukum, Inggris dapat dituduh melanggar komitmen internasionalnya sebagai negara penandatangan Statuta Roma, yang mendasari kerja ICC. Tindakan ini juga dapat memicu perdebatan di ranah domestik, mengingat Inggris selama ini mengedepankan supremasi hukum internasional dalam kebijakan luar negerinya.
Di sisi lain, secara politik, langkah tersebut bisa memperkuat hubungan Inggris dengan Israel dan negara-negara Barat yang menentang keputusan ICC. Namun, sikap ini juga berisiko menurunkan kredibilitas Inggris di mata komunitas internasional, khususnya di antara negara-negara berkembang dan pihak-pihak yang mengharapkan keadilan atas pelanggaran HAM di Palestina. Secara keseluruhan, posisi Inggris dalam isu ini turut menentukan arah masa depan peran hukum internasional dan ICC.
Posisi Inggris dalam merespons surat perintah ICC dan peran Karim Khan membawa implikasi strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keputusan untuk mendesak pengunduran Khan atau menolak surat perintah ICC bukan hanya soal diplomasi, melainkan juga menyangkut kredibilitas Inggris sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum internasional. Pilihan kebijakan yang diambil Inggris akan menjadi preseden penting bagi perkembangan sistem hukum internasional di masa mendatang.